Bersama Sukses

pengetahuan rakyat adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai

header photo

 

Kebijakan Halusinasi

February 26, 2010

REKIBLIK ETEKEWER XXX – KEBIJAKAN HALUSINASI

Kebijakan Halusinasi merupakan sebutan bagi banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh para pejabat di pemerintahan yang tidak membumi dan tidak menyentuh substansi real obyektif yang dibutuhkan. Kebijakan yang terkesan proyek atau istilah lain yang populer di dunia persinetronan yaitu ”kejar tayang” terlepas demi pencitraan ataupun kepentingan sempit tertentu. Dikatakan halusinasi sebab berkesan hanya bersifat bayang-bayang saja bagi rakyat dan tidak menyentuh langsung atau membumi pada substansi yang dibutuhkan rakyat.

Sajake kok sibuk banget opo arep ono gawe tho Angger Lurah. Oo... Simbah, kulo kinten sinten, nggih niki Mbah badhe wonten rapat perdikan mbahas bab totoaturanipun kagem perdikan. Mbenjang acara rapat sedoyo aparatur lan pamong perdikan kaliyan perwakilanipun kawulo perdikan. (Sepertinya kok sibuk banget tho Angger Lurah. Oo...Simbah, saya kira siapa, iya ini Mbah mau ada rapat perdikan membahas mengenai tata aturannya untuk perdikan. Besok acara rapat semua aparatur dan pamong perdikan dengan perwakilan masyarakat perdikan). Yo wes Simbah ndereke wae yo ngger, mugo-mugo sak kabehane lancar lan diberkahi Gusti Allah. Kudhu dieling-eling, seng penting kebijakan-kebijakan seng arep digawe lan dibahas kui kudhu membumi kanggo kepentingane kawulo langsung. Arahe kudhu jelas, latarbelakange kudhu jelas, ujung pangkal lan tujuanne yo kudhu jelas, ojho mbulet. Maksude Simbah kabeh kui ben ora dadhi kasak-kusuk seng akhire malah dadhi bumerang seng ora apik, kabeh kudhu seng empan papan. (Ya sudah Simbah percayakan aja ya ngger, mudah-mudahan semuanya lancar dan diberkahi Gusti Allah. Harus diingat-ingat, yang penting kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dan dibahas itu harus membumi untuk kepentingannya rakyat langsung. Arahnya harus jelas, ujung pangkal dan tujuannya ya harus jelas, jangan ruwet. Maksud Simbah semua itu supaya tidak menjadi kasak-kusuk yang akhirnya malah menjadi bumerang yang tidak baik, semua harus sesuai pada tempat dan waktunya). Maturnuwun... lan nyuwun pangestunipun Simbah lan sedoyo poro Sesepuh Perdikan, mugi-mugi sedoyonipun langkung lancar lan kaberkahan kagem perdikan lan sedoyo kawulonipun, Amin... (Terimakasih... dan mohon doa restu Simbah dan semua para Sesepuh Perdikan, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan menjadi berkah bagi perdikan dan semua rakyat perdikan, Amin...)

Yen nonton neng televisi, saiki okeh berita-berita seng terkait bab kebijakan-kebijakan seng istilahe Kebijakan Halusinasi, lha nek negarane Negara Halusinasi  klop wes. Kebijakan seng ora menyentuh inti masalahe, dadhi yo kesane mung waton ben ketok kerjo, nguber target setoran nek koyo angkot (Kalau nonton di televisi, sekarang banyak berita-berita terkait masalah kebijakan-kebijakan yang istilahnya Kebijakan Halusinasi, lha kalau negaranya Negara Halusinasi klop sudah. Kebijakan yang tidak menyentuh inti masalahnya, jadi kesannya sekedar asal supaya terlihat kerja, nguber target setoran kalau seperti angkot). Sebaiknya kebijakan yang menyangkut publik, harus memiliki arah yang jelas sebelum diujipublikan, baik untuk sosial ekonomi masyarakat, kesehatan maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Jika pemerintah ingin tetap dianggap ada dan ada manfaatnya bagi rakyat, sebaiknya fokus dalam pengaturan untuk hal-hal yang memang menjadi domainnya dan harus diatur, seperti masalah kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan rakyat, hak-hak perlindungan bagi rakyat baik dari segi politik maupun persaingan ekonomi terutama berkaitan dengan pasar bebas, rakyat agar diproteksi dari lawan yang tidak seimbang. Bukan justru memaksakan diri mengatur sesuatu yang tidak perlu diatur (tidak urgent).

Pemerintah melalui para elit pejabatnya sebaiknya mulai belajar tanggap dan dewasa, tidak gagap dalam menyikapi setiap permasalahan, sehingga ujung-ujungnya mengeluarkan kebijakan yang justru berkesan memaksakan diri atau yang dalam sinetron dikenal istilah ”Kejar Tayang” demi sebuah pencitraan, seperti yang dijelaskan dalam tulisan Pertarungan Dalam Sebuah Rupa, hal ini justru akan berujung menjadi blunder. Seperti yang akhir-akhir ini mengemuka mengenai rencana pengaturan yang berkaitan dengan dunia maya. Dunia maya adalah dunia tanpa batas dimensi tempat, ruang dan waktu, jika realitas menunjukkan ada hal-hal yang bersifat negatif itu merupakan efek dari konsekuensi logis tanpa batas itu sendiri. Membatasi dunia tanpa batas bukanlah suatu tindakan yang bijak, akan lebih bijak lagi jika turut berperan di dalam dunia maya tersebut melalui konten-konten positif. Tantangannya adalah bagaimana membuat sebuah konten positif yang dapat menarik minat para pengguna dunia maya, untuk mengeliminir efek konten negatif sebaiknya digempur dengan berbagai macam konten positif dan bersifat menarik. Masyarakat pengguna dunia maya bukanlah msyarakat yang tidak bisa berfikir dan tidak cerdas. Mereka cukup mampu untuk melakukan pemilihan dan pemilahan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Kedewasaan berpikir para pengguna dunia maya ini sebaiknya juga diimbangi dengan kedewasaan pemerintah.

Pemerintah sebaiknya kembali fokus kepada domainnya, domain tersebut seperti yang tercantum di dalam UUD 1945, tanggungjawab yang harus diwujudnyatakan dalam realitas kehidupan rakyat. Serahkan domain agama kepada mereka-mereka yang dipercaya dan berada pada domain tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan silang sengkarut kebijakan. Domain pemerintah yang nyata dan pasti seperti penanganan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pendidikan murah berkualitas, kesehtan gratis yang adil, penanganan anak-anak terlantar dan kaum miskin, kejelasan pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi rakyat yang memadai, hak-hak politik dan keadilan yang terjamin dan sebagainya. Masih banyak hal yang sangat penting seperti penanganan korban bencana yang sampai sekarang tidak kunjung jelas sampai dimana penanganannya, relokasi korban-korban konflik, penderita gizi buruk dan busung lapar, kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk pelayanan-pelayanan publik, dan sebagainya. Rakyat tidak butuh overlaping dan over akting Tahta Liar dari para elit pejabat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak substansial dan membumi. Dengan demikian rakyat itu masih percaya bahwa pemerintah itu ada, dan rakyat merasakan ada manfaatnya dengan adanya pemerintah. Jika hal ini tidak terjadi maka rakyat akan merasa seperti berada dalam Negara Halusinasi dengan berbagai macam produk kebijakan-kebijakan yang berkesan Kebijakan Halusinasi kejar tayang.

Go Back

kebijakan halusinasi! perlu disadarkan agar eling bahwa kita hidup di alam nyata.



Comment